Peta Reformasi Hukum Indonesia

Search This Blog

PEDOMAN PERILAKU HAKIM

May 07, 2013

Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps

Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps

Comments

KUHP - BUKU II BAB XXI - XXXI

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Wetboek van Strafrecht) (S. 1915-732 jis. S. 1917-497, 645, mb. 1 Januari 1918, s.d.u.t. dg. UU No. 1/1946). B U K U K E D U A : KEJAHATAN.

Rancangan KUHP (BUKU I BAB III)

BUKU KESATU KETENTUAN UMUM BAB I BAB II BAB III : PEMIDANAAN PIDANA DAN TINDAKAN Bagian Kesatu Pemidanaan Paragraf 1 Tujuan Pemidanaan Pasal 54 (1) Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan Pasal 55 (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. kesalahan pembuat tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. sikap batin pembuat tindak pidana; d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; e. cara melakukan tindak pidana; f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; g. riwayat h...

KUHP Buku I

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Wetboek van Strafrecht) (S. 1915-732 jis. S. 1917-497, 645, mb. 1 Januari 1918, s.d.u.t. dg. UU No. 1/1946). Anotasi: Sebutan "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" ini diberlakukan, diubah dan ditambah dg. UU No. 1/1946 (Berita Republik Indonesia II, 9). Undang-undang ini mengadakan perubahan/tambahan terhadap W.v.S. Ned. Ind., yaitu Hukum Pidana 8 Maret 1942; jadi bukan terhadap Hukum Pidana zaman Jepang, dan bukan pula terhadap W. v. S Ned. Ind. yang sudah diubah dan ditambah oleh pemerintah Belanda sesudah 1945 (S. 1945-135, S. 1946-76, S. 1947-180, S. 1948-169, S. 1949-1 dan 258). Kemudian diubah dan ditambah lagi, berturut turut dengan Undang-undang No. 20 / 1946, 8 / 1951, 8 / Drt /1955, 73/1958, 1/1960, 16/Prp/1960, 18/Prp/1960, 1/Pnps/1965, 7/1974, dan 4/1976.

Powered by Blogger